KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAH (LKPP)

Sama halnya pada akuntansi sektor privat, akuntansi pemerintah juga memiliki kerangka konseptual (conceptual framework) yang digunakan untuk mempertimbangkan informasi-informasi keuangan yang dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah. Kerangka konseputal akuntansi pemerintah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010 pada lampiran I untuk basis akuntansi akrual dan pada lampiran II untuk basis kas menuju akrual (cash toward accrual). Nah kali ini saya ingin berbagi diagram kerangka konseputal akuntansi pemerintah. Diagram ini sangat membantu kita untuk mengingat-ingat dan memahami kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Diagram ini disusun berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 lampiran I dan lampiran II. Berikut ini diagramnya.

kerangka konseptual akuntansi pemerintah

 Semoga bermanfaat

Read More

Porposal Konsultasi Auditor Internal (Consulting Engangement Proposal)

contoh proposal konsultasi auditor internal pada sektor pemerintah (APIP)

Read More

Contoh Proposal Konsultasi - Audit Internal (Consulting Engangement)

Kali ini saya akan berbagi contoh proposal kegiatan konsultasi yang akan dilakukan oleh auditor internal pemerintah (APIP). Menurut kerangka konsep praktik auditor internal (IPPF) yang dikeluarkan oleh Institute of Internal Audit (IIA), selain kegiatan yang berhubungan dengan asurans auditor internal juga dapat memberikan jasa konsultasi. Jasa konsultasi yang diberikan tentunya berubungan dengan pengelolaan manajemen risiko, pengendalian internal dan pencapaian tata kelola organisasi yang baik / good governance.

Nah sayangnya, APIP di Indonesia hanya melakukan pengawasan sehubungan implementasi pengendalian internal pada masing-masing instansi. Padahal perkembangan kegiatan internal audit telah memasuki era penyediaan jasa konsultasi. Untuk menawarkan jasa konsultasi tersebut, auditor internal harus membuat proposal kegiatan konsultasi yang diajukan kepada klien. Pada contoh proposal yang saya buat, saya mengambil sampel kabupaten Tulang Bawang di Provinsi Lampung.

Proposal ini dibuat untuk memebuhi tugas mata kuliah audit internal pemerintah. Bagi teman-teman yang memiliki tugas yang mirip mungkin bisa menggunakan contoh proposal ini sebagai inspirasi dalam mengerjakan tugas. Proposal disusun berdasarkan modul konsultasi yang dikeluarkan oleh Birmingham City University yang terdiri dari 

1. ringkasan eksekutif
2. manfaat kegiatan konsultasi
3. latar belakang kegiatan konsultasi
4. sasaran kegiatan konsultasi
5. pendekatan dan metodologi kegiatan konsultasi
6. waktu pelaksanaan
7. peran dan tanggung jawab konsultan
8. peran dan tanggung jawab klien
9. data anggota tim konsutlan
10. anggaran kegiatan

So...untuk teman-teman yang berminta silakan unduh dari pranala ini atau klik disini.

Read More

Pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)

Tahun 2013 merupakan batas akhir pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) oleh Pemerintah Pusat. Artinya mulai Januari 2014 nanti, pengelolaan PBB P2 akan dialihkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Tujuan pemerintah pusat melakukan kebijakan ini adalah untuk mendorong kemandirian fiksal daerah. Dimana PBB P2 nantinya diharapkan bisa menambah sumber Penerimaan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.

SPPT PBB

 Namun sejak UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disahkan pada tahun 2009, masih banyak pemerintah daerah yang sebenarnya belum siap.  Memang pada praktiknya, secara global, pengelolaan PBB dilakukan oleh pemerintah daerah. Seperti yang terjadi di negara-negara lain di dunia. Nah sebenarnya bagaimana tinjuan teori terhadap pendaerahan PBB P2? Kali ini saya ingin berbagai paper yang pernah saya susun menganai pendaerahan PBB P2.

Dalam paper tersebut dibahas beberapa topik sebagai berikut:

• ·         Tinjauan teori pendaerahan PBB PP2.
• ·         Manfaat kebijakan pendaerahan PBB P2.
• ·         Model kebijakan pendaerahan PBB P2 di Indonesia.
• ·         Tantangan dan Optimalisasi kebijakan pendaerahan PBB P2.

Bagi teman-teman yang tertarik silakan unduh dari pranala ini. Jangan lupa baca juga sumber-sumber pustaka yang digunakan dalam penyusunannya agar memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif lagi. Semoga bermanfaat.

Read More

ANGGARAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Ok....Ide awal penulisan kali ini dilatarbelakangi isu kenaikan BBM, eh salah ding keputusan menaikkan BBM yang disahkan semalam oleh DPR melalui UU APBN-P 2013.Dalam penentuan keputusan menaikkan harga BBM pemerintah menjadikan ketidakadilan sebagai alasan utamanya. Besaran subsidi energi yang yang semakin tinggi ikut terus membebani APBN sehingga mau tidak mau suka tidak suka pemerintah "mungkin" mengambil opsi ini. Tentu saja di luar faktor-faktor kualitatif lainnya. Mekanisme kompensasi-nya pun diatur dalam APBN, maksud-nya anggaran kompensasinya, yaitu BLT atau istilah lainnya. Apakah sebenarnya ini hanya mengalihkan beban subsidi energi ke jenis subsidi yang lain? Ataukah benar BLT memenuhi unsur keadilan sebagaimana yang diingikan pemerintah? Ataukah dalam pelaksanaanya BLT benar-benar dirasakan manfaatnya dan sampai kepada tangan-tangan yang berhak?

Sebenarnya tulisan ini sudah lama saya buat tapi baru sempat sekrang di-share kepada teman-teman semua. Tulisan ini dulu dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kuliah saya dan saya rasa masih relevan untuk kita simak bersama. Tulisan ini membahas tentang bagaimana hubungan transapransi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan APBN.Hubungan yang selama ini, di Indonesia, kurang harmonis. Hubungan yang selama ini dinilai oleh sebagian kalangan hanya sebentuk formalitas belaka agar sesuai dengan perkembangan zaman dan dianggap bukan negara feodal atau anggapan yang lainnya. Namun semua itu perlu kesadaran dari seluruh kalangan masyarakat bahwa menjaga hubungan ketiganya merupakan suatu bentuk perbaikan penyelenggaraan organisasi negara.

 " dia dapat dirasakan atau dinikmati oleh tetangga disamping rumah-mu "

APBN adalah salah satu instrumen yang diyakini dapat mengantarkan dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Saya jadi ingat perkataan guru saya mengenai indikator keberhasilan APBN. Beliau menukil suatu pernyataan pembesar salah satu organisasi internasional bahwa suatu anggaran pemerintah dianggap berhasil jika dia dapat dirasakan atau dinikmati oleh tetangga disamping rumah-mu. Jika tetangga kita atau orang-orang di kampung halaman kita belum "ngeh" apa itu APBN atau "emang nge-effect buat kita". Jika jawaban itu masih dijumpai ditengah masyarakat mana tau dia jika APBN itu bisa ikut menyejahterakan kehidupannyaa.....

Well..... untuk lebih jelas-nya, bagi yang berminat silakan kunjungi pranala ini atau bisa juga diunduh di sini

Semoga bermanfaat dan jangan lupa bagi yang menjadikan tulisan tersebut sebagai bahan rujukan tugas-nya, jangan lupa untuk menuliskan referensi sumber-nya ya....! 

See You...!

Read More